Analisis Pemberian Tindakan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Abstract

Pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan yang akan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Peraturan tersebut mengatur berbagai macam kekerasan seksual yang dapat diancam pidana sebagai upaya memberikan keadilan dan kepastian hukum atas tindak pidana yang terjadi. Hal yang menarik adalah dalam ketentuan tersebut terdapat pula ketentuan pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual, sehingga mengindikasikan bahwa pelaku kekerasan seksual bukan hanya perlu diberikan tindakan yang dapat memberikan efek jera namun juga tindakan yang dapat memperbaiki mental dan pemahaman akan kekerasan seksual itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui klasifikasi dan mekanisme pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan KUHP dan UU TPKS. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan jawaban sebagai tujuan dari hasil penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian tindakan rehabilitasi menurut KUHP merupakan jenis tindakan yang dapat dijatuhkan bersamaan dengan sanksi pidana ataupun secara terpisah dengan mengacu terhadap pertimbangan hakim. Sedangkan pemberian dan mekanisme tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam UU TPKS masih memerlukan aturan lanjutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan untuk dapat terimplementasikan secara optimal.