Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kecelakaan Kerja Yang di Alami Oleh Pegawai Perusahaan

Abstract

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai langkah perlindungan hukum bagi para korban kekerasan seksual. UU tersebut menguraikan variasi kekerasan seksual yang dapat dihukum untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Menariknya, dalam peraturan tersebut juga termuat ketentuan mengenai rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual, menunjukkan bahwa selain sanksi pidana, upaya pemulihan mental dan pemahaman terhadap kekerasan seksual juga dianggap penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi klasifikasi dan prosedur rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual, mengacu pada KUHP dan UU TPKS. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, yang kemudian dideskripsikan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa KUHP mengatur rehabilitasi sebagai bentuk hukuman bersamaan dengan pidana atau sebagai tindakan terpisah, tergantung pada pertimbangan hakim. Sementara itu, pemberian dan mekanisme rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS masih membutuhkan peraturan lebih lanjut dari Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan agar dapat diterapkan secara efektif