Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menjaga Keamanan Maritim di Perairan Pulau Rondo Sebagai Garis Batas Pantai Terluar Indonesia

Abstract

ABSTRAK

Pasal 12 huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar menyebutkan bahwa dalam pemanfaatan PPKT untuk pertahanan dan keamanan, pemerintah berwenang: menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan wilayah negara, serta kawasan perbatasan. Namun kenyataannya tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di Pulau Rondo belum maksimal. Hal ini diperlukan pendekatan yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo sebagai garis batas pantai terluar Indonesia, faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo, dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan untuk menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (Field Research). Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo sebagai garis batas pantai terluar Indonesia pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kurangnya patroli laut, Penggunaan teknologi pemantauan yang belum optimal. Faktor-faktor tantangan geografis yang menyulitkan akses ke wilayah Pulau Rondo, keterbatasan infrastruktur. Upaya yang dilakukan yaitu pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pengawasan dan pengamanan.

ABSTRACT

Article 12 letter g of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 62 of 2010 concerning the Utilization of Outermost Small Islands states that, in the utilization of Outermost Small Islands (PPKT) for defense and security purposes, the government has the authority to maintain the integrity, sovereignty, and security of the country’s territory, including its border areas. However, in reality, the government’s responsibility in maintaining maritime security around Rondo Island has not been fully optimized. A sustainable approach is needed to address the existing challenges. The purpose of this study is to explain the government’s responsibilities in maintaining maritime security in the waters around Rondo Island—one of Indonesia’s outermost coastal boundaries—the factors that hinder the government in fulfilling this responsibility, and the efforts made to overcome these obstacles. This research uses an empirical legal method, with data obtained through field research. The results of the study indicate that the government’s responsibility for ensuring maritime security in the waters around Rondo Island has not been fully realized. This is evident from several aspects, including the limited frequency of sea patrols, suboptimal use of monitoring technology, geographical challenges that hinder access to the island, and inadequate infrastructure. Nevertheless, the government has expressed its commitment to continuously improve surveillance and maritime security systems in the area.