Analisis Putusan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia

Abstract

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa mahkamah konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, permohonan nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan permohonan uji materil pasal 169 q undang-undang pemilihan umum, dalam putusannya, mahkamah menambahkan norma baru. Tentu hal ini bertentangan dengan kewenangannya. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan menjelaskan Dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Permohonan Perubahan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) karena Mahkamah menambahkan norma baru dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebab MK hanya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 tanpa mengubah atau menambah norma, dan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum  terkait batas kewenangan lembaga negara, mengancam prinsip trias politika dan check and balance. Disarankan kepada Mahkamah Konstitusi dapat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Disarankan kepada Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsinya dengan Prinsip Check And Balance.