Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami Terhadap Istri Yang Tidak Bisa Berpergian Jauh

Abstract

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 ayat 3 menyatakan Hakim Pengadilan Agama mempunyai peran vital dalam memberikan penetapan izin poligami. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menerima putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS-Bna. Memahami pengaturan izin pologami di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menganalisis Tanggung Jawab suami terhadap isteri atas izin poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan Hakim dalam menerima putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS-Bna, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim memiliki kesesuaian dengan konteks kaidah hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan tanpa mematikan hukum terdahulu. Pengaturan izin pologami di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengaturan dan prosedur pelaksanaan poligami yang telah ditetapkan tampak jelas semangat kehati-hatian yang dikandung oleh Undang-Undang. Ini pula yang membedakannya dengan fikih Islam yang memberikan kelonggaran berpoligami. Tanggung Jawab suami terhadap isteri atas izin poligami berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tanggung jawab suami terhadap istri pertama dalam izin poligami mencakup aspek ekonomi, moral, dan emosional yang harus dipenuhi secara proporsional dan berkeadilan. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menjaga keadilan dalam poligami. Berdasarkan pengaturan dan prosedur pelaksanaan poligami yang telah ditetapkan tampak jelas semangat kehati-hatian yang dikandung oleh Undang-Undang. Dan sebaiknya dalam memberikan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara hendaknya lebih teliti dan mempertimbangkan berbagai aspek baik agama, sosial, politik dan ekonomi agar putusan yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh para pencari keadilan.