Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Tidak Terdaftar Secara Sporadik

Abstract

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanah memiliki nilai strategis baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Namun, dalam praktiknya tanah sering menimbulkan sengketa, terutama terhadap tanah yang belum terdaftar secara sporadik. Sertifikat tanah merupakan alas hak yang sah dan diakui negara yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan sporadik merupakan surat keterangan penguasaan tanah yang diakui dalam administrasi negara dan praktik hukum adat yang diterbitkan oleh kepala desa atau lurah. Tanah yang tidak memiliki sertifikat maupun sporadik memiliki status kepemilikan yang tidak jelas sehingga pembuktian hak atas tanah menjadi lemah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan status hukum tanah yang tidak terdaftar secara sporadik, mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang tidak terdaftar secara sporadik, serta akibat hukum sengketa tanah yang diselesaikan berdasarkan putusan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah tanpa bukti hak memiliki kekuatan pembuktian yang lemah. Sertifikat berfungsi sebagai tanda adanya alas hak yang kuat, sedangkan sporadik menunjukkan penguasaan tanah yang bersifat sementara sehingga perlu ditingkatkan menjadi sertifikat untuk memperoleh kepastian hukum. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan maupun non-litigasi melalui mediasi di Kantor Pertanahan atau peradilan adat gampong.