Independensi Mahkamah Konstitusi Sebagai Salah Satu Pelaku Kekuasaan Kehakiman

Abstract

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa, “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Namun dalam Implementasi amanat tersebut, tidak jarang hakim MK melakukan kesalahan seperti tidak mengedepankan azas independensi,. Tujuan Penulisan skripsi ini untuk menjelaskan Independensi hakim Mahkamah Konstitsui sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, faktor yang dapat mempengaruhi independensi hakim Mahkamah Konstitusi, Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripisi adalah hukum normatif (legal research). Hasil Penelitian menunjukan bahwa Independensi hakim MK tidak berjalan sesuai yang diamanatkan oleh UU Nomor 07 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, contoh putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas umur Capres dan Cawapres; Faktor yang menyebabkan tidak berjalannya azas independensi yaitu mekanisme pengangkatan hakim konstitusi oleh 3 lembaga negara yang berbeda-beda menimbulkan tidak transparan serta akuntabilitas, Upaya yang dapat dilakukan agar azas Independensi hakim MK berjalan sesuai yang diamanatkan yaitu, Penguatan transparansi dan akuntabilitas hakim MK, peningkatan dan pengawasan tehadap hakim MK dan mencegah RUU MK yang menimbulkan Intervensi terhadap hakim MK.